Hotman Paris Tantang Gelar Perkara di Istana: “Saya Hanya Butuh 10 Menit untuk Buktikan Nadiem Makarim Tidak Korupsi”

Lambe.my.id - JAKARTA, Nama Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang membela Nadiem Makarim viral di media sosial. Dalam pernyataan yang penuh keyakinan dan emosi, Hotman Paris mengaku hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk membuktikan bahwa kliennya tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait dugaan pengadaan laptop di lingkungan pendidikan.
Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi luas dari masyarakat, pengamat hukum, hingga pengguna media sosial. Banyak yang menilai langkah Hotman sebagai bentuk pembelaan hukum yang berani, sementara sebagian lainnya meminta proses hukum tetap berjalan secara independen dan transparan.
Hotman Paris Minta Gelar Perkara di Istana
Dalam pernyataannya, Hotman Paris secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memanggil pihak Kejaksaan serta dirinya sebagai kuasa hukum Nadiem Makarim.
“Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu, Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia,” ujar Hotman dengan nada tegas.
Ia bahkan mengusulkan agar gelar perkara dilakukan secara terbuka di Istana Kepresidenan agar publik dapat menyaksikan langsung proses pembuktian tersebut.
Menurut Hotman, langkah terbuka seperti itu akan menjadi momentum penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia menyebut masyarakat berhak mengetahui secara jelas apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau justru hanya kesalahpahaman dalam proses kebijakan pengadaan.
Tiga Poin Pembelaan untuk Nadiem Makarim
Dalam pernyataannya, Hotman Paris menyampaikan tiga poin utama yang menurutnya dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur korupsi dalam kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim.

1. Tidak Ada Aliran Uang kepada Nadiem Makarim

Hotman menegaskan bahwa kliennya tidak menerima uang satu rupiah pun dari proyek pengadaan laptop tersebut. Menurutnya, tuduhan korupsi harus dapat dibuktikan dengan adanya keuntungan pribadi atau aliran dana yang masuk kepada pihak tertentu.
“Pertama, Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi salah satu inti pembelaan yang kini ramai dibahas publik. Sebab, dalam banyak kasus korupsi, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain menjadi poin penting dalam proses pembuktian hukum.

2. Tidak Ada Mark-Up Pengadaan Laptop

Poin kedua yang disampaikan Hotman adalah tidak adanya mark-up harga dalam pengadaan laptop untuk kebutuhan pendidikan.
Menurutnya, harga pengadaan telah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan saat itu. Ia menganggap tuduhan mark-up harus dibuktikan melalui audit yang benar-benar objektif dan transparan.
Kasus pengadaan laptop sendiri sebelumnya sempat menuai perhatian publik karena nilai proyek yang cukup besar. Program digitalisasi pendidikan tersebut dijalankan untuk mendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi, terutama pascapandemi.
Namun di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai kritik mulai dari efektivitas penggunaan perangkat hingga dugaan penyimpangan anggaran.

3. Tidak Ada Pihak yang Diperkaya

Hotman juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang diperkaya dalam proyek tersebut. Menurutnya, jika tidak ada keuntungan ilegal maupun aliran dana mencurigakan, maka unsur tindak pidana korupsi menjadi lemah.

“Ketiga, tidak ada yang diperkaya,” ujar Hotman.
Pernyataan ini kembali memicu perdebatan di kalangan publik dan praktisi hukum. Sebagian menilai argumentasi tersebut perlu diuji melalui mekanisme hukum resmi, sementara pendukung Nadiem menganggap tuduhan yang berkembang selama ini terlalu dini.
Hubungan Lama Hotman Paris dan Prabowo
Dalam pernyataannya, Hotman Paris juga menyinggung hubungan profesionalnya dengan Presiden Prabowo Subianto di masa lalu.
Ia menyebut pernah menjadi penasihat hukum Prabowo sekitar 25 tahun lalu. Pernyataan itu dianggap sebagai pengingat bahwa dirinya memiliki hubungan profesional yang cukup lama dengan Presiden.
Namun demikian, Hotman menegaskan bahwa permintaannya bukan untuk mencari perlakuan khusus, melainkan demi memastikan keadilan benar-benar ditegakkan secara terbuka.

“Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan,” katanya.
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Jadi Sorotan
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop memang menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Program tersebut awalnya dirancang sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan nasional.
Saat pandemi COVID-19 melanda, kebutuhan perangkat teknologi untuk sekolah meningkat drastis. Pemerintah kemudian menjalankan berbagai program digitalisasi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan modernisasi pendidikan.
Namun di balik program besar tersebut, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan barang dan penggunaan anggaran negara.
Nama Nadiem Makarim ikut menjadi perhatian karena saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Meski demikian, hingga kini perdebatan mengenai ada tidaknya unsur pidana masih terus berlangsung di ruang publik.

Reaksi Publik di Media Sosial

Pernyataan Hotman Paris langsung viral di berbagai platform media sosial. Potongan video dan kutipan pembelaannya tersebar luas di TikTok, Facebook, Instagram, hingga X.
Sebagian warganet memuji keberanian Hotman yang tampil sangat percaya diri membela kliennya. Banyak pula yang menilai langkah tersebut menunjukkan keyakinan kuat terhadap posisi hukum Nadiem Makarim.
Namun ada juga pihak yang meminta agar semua proses tetap diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa tekanan opini publik.
Tagar terkait Hotman Paris dan Nadiem Makarim bahkan sempat ramai diperbincangkan. Perdebatan pun terjadi antara pendukung dan pihak yang kritis terhadap program pengadaan laptop tersebut.
Pengamat Hukum Ingatkan Pentingnya Proses Transparan
Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa pembelaan yang dilakukan kuasa hukum merupakan hal wajar dalam sistem peradilan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa semua klaim tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut pengamat, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat tidak hanya menerima opini sepihak. Audit independen, pemeriksaan dokumen, serta pembuktian di pengadilan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.
Usulan Hotman agar gelar perkara dilakukan secara terbuka juga memunculkan diskusi baru mengenai keterbukaan proses hukum di Indonesia.
Sebagian pihak mendukung keterbukaan penuh demi membangun kepercayaan publik, sementara yang lain mengingatkan bahwa proses hukum memiliki prosedur dan aturan tersendiri yang harus dihormati.
Nadiem Makarim Masih Jadi Tokoh Berpengaruh
Terlepas dari polemik yang berkembang, nama Nadiem Makarim masih menjadi salah satu tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di Indonesia.
Sebagai pendiri GoTo dan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem dikenal sebagai figur yang mendorong transformasi digital di berbagai sektor.
Selama menjabat menteri, ia meluncurkan berbagai kebijakan seperti Merdeka Belajar, digitalisasi sekolah, hingga transformasi sistem pendidikan berbasis teknologi.
Karena itu, kasus yang menyeret namanya kini menjadi perhatian besar masyarakat dan media nasional.

Publik Menanti Perkembangan Selanjutnya

Hingga saat ini, publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut. Pernyataan Hotman Paris yang menantang pembuktian terbuka dalam waktu 10 menit membuat perhatian masyarakat semakin besar.
Banyak yang kini menanti apakah usulan gelar perkara terbuka benar-benar akan terjadi atau tidak. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan.

Kasus ini bukan hanya soal satu nama besar, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pengelolaan anggaran negara.
Jika benar tidak ada tindak pidana korupsi seperti yang diklaim Hotman Paris, maka pembuktian yang jelas akan menjadi penting demi memulihkan nama baik pihak terkait. Namun jika ditemukan pelanggaran hukum, masyarakat juga berharap proses penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Polemik ini diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan, terutama karena melibatkan tokoh nasional, anggaran pendidikan, dan isu transparansi hukum yang sangat sensitif di mata masyarakat Indonesia.