Digaji Negara, Sibuk Live TikTok Saat Jam Kerja! Netizen Murka: “Kalau Bukan ASN, Sudah Dipecat?”

Publik kembali dibuat geleng kepala oleh ulah aparatur sipil negara (ASN) yang viral di media sosial. Bukannya fokus melayani masyarakat, tiga ASN dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat justru kedapatan asyik melakukan siaran langsung TikTok saat jam kerja masih berlangsung.

Aksi tersebut sontak memancing kemarahan netizen. Banyak yang menilai perilaku itu mencoreng citra ASN sebagai pelayan publik yang seharusnya bekerja profesional dan disiplin. Ironisnya, ketika mendapat kritik dari masyarakat, salah satu ASN yang diduga terlibat malah memberikan respons sinis dan menyebut pengkritik sebagai “pengangguran.”

Pernyataan tersebut langsung menyulut reaksi lebih besar di media sosial. Warganet menilai ucapan itu arogan dan tidak mencerminkan etika seorang pegawai negara yang digaji menggunakan uang rakyat.

Viral di TikTok, ASN Diduga Santai Saat Jam Dinas

Video yang beredar memperlihatkan beberapa ASN berada di lingkungan kantor sambil melakukan live TikTok dengan santai. Tidak sedikit netizen mempertanyakan bagaimana aktivitas tersebut bisa dilakukan saat jam kerja aktif.

“Kalau masyarakat datang urus administrasi tapi pegawainya malah live TikTok, bagaimana pelayanan bisa maksimal?” tulis salah satu pengguna media sosial.

Banyak pula yang membandingkan disiplin ASN dengan pekerja sektor swasta. Di perusahaan swasta, aktivitas pribadi berlebihan saat jam kerja bisa berujung teguran keras bahkan pemecatan. Namun dalam kasus ini, publik merasa hukuman yang diberikan masih terlalu ringan.

Ketiga ASN tersebut diketahui berasal dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulawesi Barat. Hingga kini, belum ada penjelasan detail terkait tujuan siaran langsung tersebut dilakukan di area kantor saat jam dinas.

Teguran Saja Dinilai Tak Cukup

Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, mengaku pihaknya telah memberikan teguran kepada ASN yang terlibat. Namun respons itu belum mampu meredam kemarahan publik.

Banyak masyarakat menilai masalah ini bukan sekadar soal bermain media sosial saat bekerja, tetapi menyangkut integritas dan etika aparatur negara.

“Kalau cuma ditegur, besok-besok ASN lain bisa menganggap hal seperti ini biasa,” komentar netizen lainnya.

Fenomena ASN bermain TikTok saat jam kerja sebenarnya bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun ketika penggunaan media sosial dilakukan secara berlebihan di lingkungan kerja pemerintahan, publik menilai ada batas etika yang telah dilanggar.

Respons Sinis yang Bikin Publik Semakin Geram

Alih-alih meminta maaf atau memberikan klarifikasi yang menenangkan, salah satu ASN justru dianggap memperkeruh keadaan lewat komentar bernada nyinyir kepada netizen.

Ucapan yang menyebut pengkritik sebagai “pengangguran” dinilai sangat tidak pantas. Sebab kritik yang muncul berasal dari masyarakat yang merasa memiliki hak mengawasi kinerja aparatur negara.

“ASN itu pelayan masyarakat, bukan seleb TikTok,” tulis seorang pengguna media sosial.

Komentar tersebut kemudian viral dan memicu perdebatan panjang. Banyak pihak menilai mentalitas arogan seperti inilah yang membuat citra birokrasi sulit berubah di mata masyarakat.

ASN dan Tantangan Era Media Sosial

Tidak dapat dipungkiri, era digital membuat media sosial menjadi bagian dari kehidupan hampir semua orang, termasuk ASN. Bahkan beberapa instansi pemerintah kini memanfaatkan TikTok sebagai media edukasi publik.

Namun persoalannya bukan pada aplikasi TikTok itu sendiri, melainkan waktu dan etika penggunaannya.

Masyarakat tentu tidak mempermasalahkan ASN memiliki akun media sosial. Tetapi ketika aktivitas hiburan dilakukan saat jam kerja dan di lingkungan kantor pemerintahan, hal itu dianggap mencederai profesionalitas.

Apalagi di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan publik, tindakan semacam ini mudah memicu kemarahan publik.

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Kasus viral ini kembali menjadi pengingat bahwa perilaku ASN di ruang publik maupun media sosial kini berada dalam sorotan masyarakat. Sedikit saja tindakan yang dianggap tidak profesional dapat dengan cepat menyebar dan menjadi konsumsi nasional.

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dibangun dari hal-hal kecil, termasuk disiplin kerja dan etika aparatur di kantor.

Karena itu, banyak pihak berharap ada evaluasi lebih serius agar kejadian serupa tidak terus berulang. Sebab jika ASN sendiri tidak menjaga profesionalitas, maka wajar bila masyarakat mempertanyakan kualitas pelayanan publik.

Di tengah derasnya kritik, publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah. Apakah kasus ini hanya akan berakhir dengan teguran biasa, atau menjadi momentum pembenahan disiplin ASN di era media sosial?

Satu hal yang pasti, masyarakat kini semakin kritis. Dan di zaman serba viral seperti sekarang, satu siaran langsung bisa berdampak panjang terhadap citra institusi negara.