Purbalingga – Aliansi Barisan Rakyat Purbalingga (Baralingga) menggelar aksi mimbar bebas di depan Pendopo Dipokusumo pada Sabtu, 2 Mei 2026. Aksi ini tetap berjalan meskipun hujan deras mengguyur lokasi kegiatan.
Sejumlah elemen mahasiswa turut ambil bagian dalam aksi ini, di antaranya HMI, PMII, IMM, serta Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai kampus di Purbalingga. Mereka menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya pekerja.
Sorotan Masalah Kesejahteraan Pekerja
Dalam aksi tersebut, Aliansi Baralingga menyoroti sejumlah persoalan penting terkait kesejahteraan pekerja di Purbalingga, di antaranya:
1. Upah Minimum Belum Layak
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat.
2. PHK dan Ketidakpastian Kerja
Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pemulangan pekerja tanpa upah masih terjadi dengan alasan efisiensi perusahaan.
3. Hak Pekerja Belum Terpenuhi
Hak-hak dasar pekerja seperti upah lembur, jaminan sosial, dan kejelasan status kerja dinilai masih belum maksimal.
4. Sistem Outsourcing dan UU Cipta Kerja
Sistem outsourcing dianggap merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja jangka panjang. Selain itu, beberapa kebijakan dalam UU Cipta Kerja juga dinilai belum berpihak pada rakyat.
Tuntutan Aliansi Baralingga
Dalam aksi tersebut, Aliansi Baralingga menyampaikan empat tuntutan utama:
Kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan masyarakat
Penetapan UMK Purbalingga yang lebih adil dan progresif
Stabilitas harga bahan pokok dan hasil pertanian
Program pendidikan “satu desa satu sarjana”
Tuntutan ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemerataan akses pendidikan.
Aksi Berjalan Tertib dan Kondusif
Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Pendekatan yang dilakukan bersifat humanis sehingga kegiatan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Harapan untuk Masa Depan Purbalingga
Aksi Aliansi Baralingga menjadi bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi daerah. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Purbalingga.
Keadilan sosial dan kesejahteraan dinilai bukan sekadar wacana, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat.
