⛔ Bukan Tempat Masak! Saat Kampus Diminta Punya Dapur MBG, UI Tegas: Tugas Kami Pendidikan

Wacana menjadikan kampus sebagai bagian dari ekosistem dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tiba-tiba memantik perdebatan luas. Di satu sisi, gagasan ini terdengar progresif: melibatkan perguruan tinggi dalam solusi nasional berbasis ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar yang tidak bisa dihindari—apakah kampus memang tempatnya memasak?

Pernyataan tegas datang dari Universitas Indonesia (UI). Melalui Rektor Heri Hermansyah, kampus ini menyuarakan sikap yang tidak hanya rasional, tetapi juga penting untuk menjaga marwah pendidikan tinggi di Indonesia: universitas bukan dapur.

Ketika Kampus Ditarik ke Ranah yang Salah

Gagasan awal datang dari Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang mengusulkan agar setiap kampus memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, ia berharap bahan baku bisa berasal dari civitas akademika sendiri.

Sekilas, ini tampak seperti konsep integrasi yang menarik. Kampus dilibatkan, mahasiswa bisa belajar praktik langsung, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Tapi jika ditarik lebih dalam, ada satu persoalan besar: fungsi utama universitas.

Universitas bukan sekadar institusi yang “bisa melakukan banyak hal.” Universitas adalah institusi yang memiliki mandat jelas—pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketika kampus mulai dipaksa masuk ke ranah operasional dapur skala program nasional, ada risiko serius yang mengintai: pergeseran prioritas.

UI Mengingatkan: Jangan Geser Mandat Akademik

Rektor UI, Heri Hermansyah, tidak menolak mentah-mentah gagasan tersebut. Namun ia memberikan garis batas yang sangat jelas. Menurutnya, wacana ini harus dikaji secara mendalam, terutama dari sisi operasional dan implementasi di lapangan.

Yang paling penting, ia menegaskan bahwa tugas utama universitas tidak boleh tergeser.

Ini bukan sekadar pernyataan normatif. Ini adalah peringatan.

Ketika kampus mulai sibuk mengelola dapur, logistik, distribusi makanan, hingga rantai pasok bahan pangan, maka energi akademik akan terpecah. Dosen tidak lagi fokus penuh pada riset. Mahasiswa tidak lagi berada di ekosistem pembelajaran yang optimal. Kampus perlahan berubah fungsi—dari pusat ilmu menjadi operator program.

Dan di titik itulah, kita kehilangan esensi universitas.

Kampus Bukan Pabrik Produksi Makanan

Ada kecenderungan berbahaya dalam kebijakan publik: semua institusi dianggap bisa “dimanfaatkan” selama punya sumber daya. Kampus punya lahan, punya SDM, punya fasilitas—maka dianggap bisa dijadikan dapur.

Logika ini keliru.

Kampus bukan pabrik. Kampus bukan catering raksasa. Kampus bukan tempat produksi makanan massal. Kampus adalah pusat pemikiran, inovasi, dan penciptaan solusi jangka panjang.

Jika negara membutuhkan dapur untuk program MBG, maka solusi yang lebih tepat adalah membangun sistem profesional berbasis industri pangan, bukan mengalihfungsikan kampus.

Solusi Cerdas dari UI: Libatkan, Tapi Jangan Ganggu

Menariknya, UI tidak sekadar menolak. Mereka menawarkan solusi yang jauh lebih masuk akal.

Heri Hermansyah menjelaskan bahwa jika program dapur MBG tetap ingin melibatkan kampus, maka sebaiknya dijalankan melalui unit usaha kampus, bukan institusi akademiknya.

Ini poin penting.

Banyak universitas memiliki unit usaha seperti hotel, rumah sakit, atau pusat pelatihan. Di UI sendiri ada Wisma Makara yang memiliki fasilitas dapur profesional. Artinya, kampus tetap bisa berkontribusi tanpa harus mengorbankan fungsi utamanya.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa UI tidak anti terhadap program pemerintah. Justru sebaliknya, UI ingin memastikan kontribusi kampus tetap berada dalam koridor yang benar.

Antara Populisme dan Rasionalitas Kebijakan

Program MBG adalah program besar yang sarat muatan politik dan sosial. Wajar jika pemerintah ingin melibatkan sebanyak mungkin pihak, termasuk kampus. Namun kebijakan yang baik tidak hanya soal niat, tetapi juga soal desain.

Mengubah kampus menjadi dapur adalah solusi instan yang berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Ini adalah bentuk populisme kebijakan—terlihat cepat, terlihat besar, tetapi tidak mempertimbangkan dampak struktural.

UI memilih jalur yang lebih sulit: rasionalitas.

Dan dalam jangka panjang, rasionalitas selalu lebih berharga daripada popularitas.

Risiko Nyata Jika Kampus Dipaksa Masak

Mari kita bicara realistis. Apa yang akan terjadi jika kampus benar-benar diwajibkan memiliki dapur MBG?

Pertama, akan ada beban operasional tambahan yang tidak kecil. Pengadaan bahan baku, tenaga kerja, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan membutuhkan sistem yang kompleks.

Kedua, akan terjadi pergeseran anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk riset dan pendidikan bisa saja dialihkan untuk mendukung operasional dapur.

Ketiga, muncul risiko konflik kepentingan. Apakah dosen dan mahasiswa akan dilibatkan? Jika iya, apakah itu bagian dari pendidikan atau eksploitasi tenaga murah?

Keempat, standar kualitas bisa menjadi masalah. Kampus bukan institusi yang didesain untuk produksi makanan massal secara konsisten.

Semua ini menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar “butuh kajian,” tetapi memang berpotensi bermasalah.

Kampus Harus Tetap Jadi Menara Ilmu

Ada alasan mengapa universitas di seluruh dunia memiliki fungsi yang relatif sama. Mereka adalah tempat lahirnya ide, inovasi, dan pemikiran kritis. Mereka bukan operator program pemerintah.

Jika kita mulai menggeser fungsi ini, maka kita sedang merusak fondasi pendidikan itu sendiri.

UI memahami hal ini dengan sangat baik. Dan itulah mengapa sikap mereka penting untuk didukung.

Dukungan Publik: Saatnya Berpihak pada Nalar

Respons publik terhadap pernyataan UI cukup beragam. Namun banyak yang melihat bahwa sikap ini justru mencerminkan keberanian intelektual.

Di tengah tekanan untuk selalu “ikut program,” UI memilih untuk berpikir kritis.

Dan dalam konteks negara demokrasi, sikap seperti ini bukan hanya penting—tetapi wajib.

Kampus harus menjadi penyeimbang, bukan sekadar pelaksana.

MBG Tetap Penting, Tapi Harus Tepat Sasaran

Perlu ditegaskan, kritik terhadap ide dapur kampus bukan berarti menolak program MBG. Program ini memiliki tujuan mulia: meningkatkan gizi masyarakat.

Namun implementasinya harus tepat.

Alih-alih membebani kampus, pemerintah bisa bekerja sama dengan pelaku industri makanan, UMKM, koperasi, atau BUMN pangan. Ini lebih sesuai dengan kompetensi masing-masing sektor.

Kampus tetap bisa berkontribusi melalui riset gizi, inovasi pangan, dan pengembangan teknologi distribusi.

Itulah peran yang sebenarnya.

Jangan Alihkan Kampus dari Ilmu ke Dapur

Kalimat ini mungkin terdengar keras, tetapi sangat relevan: jangan alihkan kampus dari ilmu ke dapur.

Karena sekali kita melakukannya, kita sedang membuka pintu bagi intervensi fungsi yang lebih luas di masa depan.

Hari ini dapur. Besok mungkin hal lain.

Dan perlahan, kampus kehilangan identitasnya.

Penutup: UI Benar, dan Perlu Didukung

Dalam polemik ini, satu hal menjadi jelas: Universitas Indonesia berada di posisi yang tepat.

Mereka tidak menolak inovasi. Mereka tidak menutup diri terhadap kolaborasi. Tetapi mereka menjaga batas yang sangat penting—batas antara fungsi akademik dan operasional non-akademik.

Ini bukan soal ego institusi. Ini soal masa depan pendidikan.

Jika kita ingin kampus tetap menjadi pusat ilmu, maka kita harus berani mengatakan: tidak semua program cocok dijalankan oleh universitas.Dan dalam hal ini, UI sudah memberi contoh.Tinggal kita, apakah mau berpikir jernih… atau sekadar ikut arus.